Organisasi Profesi Keperawatan



Organisasi Profesi
Marqius Bessi L. & Huston J.C. (2000) mendefinisikan organisasi profesi sebagai organisasi praktisi yang menilai/ mempertimbangkan seseorang memiliki kompetensi profesional dan ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang mana tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu.
Organisasi profesi memiliki dua perhatian utama, yaitu :
  1. Kebutuhan hukum untuk melindungi masyarakat dari perawat yang tidak dipersiapkan dengan baik.
  2. Kurangnya standar dalam keperawatan.

Organisasi profesi menyediakan kendaraan untuk perawat dalam menghadapi tantangan yang ada saat ini dan akan datang serta bekerja ke arah positif terhadap perubahan-perubahan profesi sesuai dengan perubahan sosial.
Ciri-ciri organisasi profesi adalah :
  1. Hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi.
  2. Ikatan utama para anggota adalah kebanggaan dan kehormatan.
  3. Tujuan utama adalah menjaga martabat dan kehormatan profesi.
  4. Kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan.
  5. Memiliki sifat kepemimpinan kolektif.
  6. Mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan.
Peran organisasi profesi adalah :
  1. Sebagai pembina, pengembang, dan pengawas terhadap mutu pendidikan keperawatan.
  2. Sebagai pembina, pengembang, dan pengawas terhadap pelayanan keperawatan.
  3. Sebagai pembina serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan.
  4. Sebagai pembina, pengembang, dan pengawas kehidupan profesi.
Fungsi organisasi profesi adalah :
  1. Bidang pendidikan keperawatan
  2. Menetapkan standar pendidikan keperawatan.
  3. Mengembangkan pendidikan keperawatan berjenjang lanjut.
  4. Bidang pelayanan keperawatan
  5. Menetapkan standar profesi keperawatan.
  6. Memberikan ijin praktik.
  7. Memberikan regsitrasi tenaga keperawatan.
  8. Menyusun dan memberlakukan kode etik keperawatan.
  9. Bidang IPTEK
  10. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi riset keperawatan.
  11. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi perkembangan IPTEK dalam keperawatan.
  12. Bidang kehidupan profesi
  13. Membina, mengawasi organisasi profesi.
  14. Membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain dan antar anggota.
  15. Membina kerjasama dengan organisasi profei sejenis dengan negara lain.
  16. Membina, mengupayakan dan mengawasi kesejahteraan anggota.
Manfaat organisasi profesi adalah :
Menurut Breckon (1989) manfaat organisasi profesi mencakup 4 hal, yaitu :
  1. Mengembangkan dan memajukan profesi.
  2. Menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi.
  3. Menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi.
  4. Memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi.
Organisasi Profesi Nasional
Di Indonesia organisasi keperawatan tingkat nasional yang digunakan sebagai wadah perawat untuk menyalurkan aspirasi, bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia (sering disingkat dengan PPNI).
 
Sejarah PPNI
PPNI didirikan pada tanggal 17 Maret 1974 dan merupakan gabungan dari berbagai organisasi keperawatan di masa itu, seperti IPI (Ikatan Perawat Indonesia), PPI (Persatuan Perawat Indonesia), IGPI (Ikatan Guru Perawat Indonesia), IPWI (Ikatan Perawat Wanita Indonesia).
Setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang sah dapat mendaftarkan diri sebagai anggota PPNI, dan semua siswa/ mahasiswa keperawatan yang sedang belajar dapat disebut sebagai calon anggota.
 
Tujuan dan Fungsi PPNI
Tujuan PPNI adalah sebagai berikut :
  1. Membina dan mengembangkan organisasi profesi keperawatan antara lain : persatuan dan kesatuan, kerjasama dengan pihak lain, dan pembinaan manajemen organisasi.
  2. Membina, mengembangkan, dan mengawasi mutu pendidikan keperawatan dan pelayanan keperawatan di Indonesia.
  3. Membina dan mengembangkan IPTEK keperawatan di Indonesia.
  4. Membina dan mengupayakan kesejahteraan anggota.
Fungsi PPNI adalah sebagai berikut :
  1. Sebagai wadah tenaga keperawatan yang memiliki kesatuan kehendak sesuai dengan posisi jabatan, profesi, dan lingkungan untuk mencapai tujuan organisasi.
  2. Mengembangkan dan mengamalkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada program-program pembangunan manusia secara holistik tanpa membedakan golongan, suku, keturunan, agama/ kepercayaan terhadap Tuhan YME.
  3. Menampung, memadukan, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi tenaga keperawatan serta mengembangkan keprofesian dan kesejahteraan tenaga keperawatan.

Struktur Organisasi PPNI
Jenjang organisasi di dalam PPNI adalah sebagai berikut :
  1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
  2. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD I)
  3. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPD II)
  4. Komisariat PPNI (penguruh pada institusi dengan jumlah anggota 25 orang)
Struktur organisasi tingkat pusat adalah sebagai berikut :
Ketua umum sebagai puncak tertinggi kepemimpinan. Di bawahnya ada beberapa ketua bidang seperti :
  1. Pembinaan organisasi
  2. Pembinaan pendidikan dan latihan
  3. Pembinaan pelayanan
  4. Pembinaan IPTEK
  5. Pembinaan kesejahteraan
  6. Sekretaris jenderal sebagai wakil ketua untuk urusan kesekretariatan dan administrasi. Sekretaris berjumlah 5 orang sesuai dengan beberapa departemen di bawah ini.
  7. Departemen organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi
  8. Departemen pendidikan
  9. Departemen pelatihan
  10. Departemen pelayanan di rumah sakit
  11. Departemen pelayanan di puskesmas
  12. Departemen penelitian
  13. Departemen hubungan luar negeri
  14. Departemen kesejahteraan anggota
  15. Departemen pembinaan yayasan
Keanggotaan PPNI
Lama kepengurusan adalah 5 tahun dan dipilih dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Daerah yang juga diselenggarakan untuk :
  1. Menyempurnakan AD/ ART
  2. Perumusan program kerja
  3. Pemilihan pengurus
Keanggotaan PPNI ada 2, yaitu :
  1. Anggota biasa
  2. WNI, tidak terlibat organisasi terlarang.
  3. Lulus bidang pendidikan keperawatan formal dan disahkan oleh pemerintah.
  4. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan organisasi.
  5. Pernyataan diri untuk menjadi anggota.
  6. Anggota kehormatan
Syaratnya sama dengan anggota biasa, yaitu pada butir a, c, d dan bukan berasal dari pendidikan perawatan tetapi telah berjasa terhadap organisasi PPNI yang ditetapkan oleh DPP (Dewan Pmpinan Pusat).
Kewajiban anggota PPNI :
  1. Menjunjung tinggi, mentaati dan mengamalkan AD dan ART organisasi.
  2. Membayar uang pangkal dan uang iuran kecuali anggota penghormatan.
  3. Mentaati dan menjalankan segala keputusan.
  4. Menghadiri rapat yang diadakan organisasi.
  5. Menyampaikan usul untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam program kerja.
  6. Memelihara kerukunan dalam organisasi secara konsekuen.
  7. Setiap anggota baru yang diterima menjadi anggota membayar uang pangkal dan uang iuran.
Hak anggota PPNI :
  1. Semua anggota berhak mendapat pembelaan dan perlindungan dari organisasi dalam hal yang benar dan adil dalam rangka tujuan organisasi.
  2. Semua anggota berhak mendapat kesempatan dalam menambah dan mengembangkan ilmu serta kecakapannya yang diadakan oleh organisasi.
  3. Semua anggota berhak menghadiri rapat, memberi usul baik lisan maupun tulisan.
  4. Semua anggota kecuali anggota kehormatan yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus atau perwakilan organisasi.
Organisasi Profesi Mancanegara
Selain di Indonesia, dunia keperawatan di luar negeri juga terdapat beberapa organisasi profesi yang mengatur dan menjalankan birokrasi keperawatan secara global. Organisasi-organisasi ini dibentuk sebagai tempat untuk memperkokoh silaturahmi para perawat di seluruh dunia dan memberi kesempatan untuk membicarakan berbagai masalah tentang keperawatan. Berikut beberapa contoh organisasi yang dibahas.

International Council of Nurses (ICN)
International Council of Nurses atau Konsil Keperawatan Internasional (KKI) adalah sebuah federasi yang beranggotakan asosiasi-asosiasi perawat nasional (NNAs) dari 133 negara di dunia dan merupakan representasi dari jutaan perawat di seluruh dunia. Didirikan pada tanggal 1 Juli 1899 yang dimotori oleh Mrs. Bedford Fenwick dan mengadakan kongres setiap 4 tahun sekali, berpusat di Geneva, Switzerland.
ICN tidak memiliki keanggotaan secara perseorangan. Peran perawat yang telah terdaftar dalam asosiasi perawat nasional dari suatu negara secara otomatis juga terdaftar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ICN.
Misi ICN adalah sebagai representasi dari profesi perawat dalam tatanan internasional dan terlibat secara aktif dalam mempengaruhi kebijakan kesehatan di seluruh dunia. Kode etik keperawatan menurut ICN (1973) menegaskan bahwa keperawatan bersifat universal. Keperawatan tidak dibatasi oleh perbedaan kebangsaan, ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, aliran politik, agama, dan status sosial. Alamat ICN :
3rd place Jean Marteau CH 1201 Geneva, Switzerland
Telp. : +41 22 908-0100, Fax : +41 22 908-0101, E-mail : icn@icn.ch

American Nurses Association (ANA)
ANA adalah organisasi profesi perawat di Amerika Serikat. Didirikan pada akhir tahun 1800 yang anggotanya terdiri dari organisasi perawat dari Negara-negara bagian. ANA berperan dalam menetapkan standar praktek keperawatan, melakukan penelitian untuk menignkatkan mutu pelayanan keperawatan serta menampilkan profil keperawatan profesional dengan pemberlakuan legislasi keperawatan.
 
Canadian Association of Nurses (CAN)
CAN adalah asosiasi perawat nasional di Kanada. Memiliki tujuan yang sama dengan ANA, yaitu membuat standar praktek keperawatan, mengusahakan peningkatan standar praktek keperawatan, mendukung peningkatan profesionalisasi keperawatan, dan meningkatkan kesejahteraan perawat. CAN juga berperan aktif meningkatkan mutu pendidikan keperawatan, pemberian ijin bagi praktek keperawatan mandiri.
 
Peran Organisasi Profesi Keperawatan
Di era globalisasi ini, organisasi profesi keperawatan sudah sangat berkembang dengan pesat dan maju. Melalui berbagai macam organisasi profesi keperawatan yang ada di seluruh dunia, perawat yang dulunya hanya dianggap sebagai pihak yang tidak terlalu penting dalam dunia kesehatan, sekarang pun sudah menjadi suatu profesi.
Karena hal itu, keberadaan organisasi profesi keperawatan menjadi sangat bermanfaat dan berperan penting dalam mewujudkan sistem keperawatan yang lebih bermutu. Peran-peran tersebut diaplikasikan dalam beberapa langkah nyata seperti yang sudah dilakukan oleh organisasi profesi keperawatan berikut ini.
 
PPNI
Peran dan langkah nyata yang dilakukan oleh PPNI dalam rangka pengembangan profesi keperawatan di Indonesia adalah :
  1. Menganjurkan suatu kegiatan sosialisasi profesional.
  2. Mengusulkan Pola Jenjang Karir tenaga perawat sebagai sistem pengembangan karir.
  3. Agar sistem pengembangan karir dapat terlaksana, PPNI bertanggung jawab terhadap terlaksananya Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Perawat (PBP/ CNE).
  4. Menciptakan komunitas profesional, yaitu komunitas perawatan yang ada di institusi pelayanan kesehatan dan pendidikan dan melaksanakan pelayanan/ asuhan keperawatan profesional, memiliki sistem nilai dan tanggung jawab yang sama, merupakan bagian dari masyarakat keperawatan profesional.
  5. Untuk menjamin kualitas pelayanan keperawatan yang diterima masyarakat, maka PPNI telah menetapkan sistem legislasi keperawatan diawali dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan No. 647 tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan.
ICN
ICN bekerja dalam banyak area, terutama dalam memberikan panduan dalam Praktik Keperawatan Profesional, Perumusan Regulasi, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi pada berbagai negara di dunia, serta berkaitan dengan Standar Keperawatan dan Kebijakan dalam Keperawatan dan Kesehatan di manca negara. ICN menyediakan publikasi dalam skala yang luas terkait dengan isu-isu terkini dan kebijakan-kebijakan yang diambil organisasi bagi anggotanya secara gratis.
Setiap tahun ICN mempublikasikan dan mendiseminasikan seperangkat media untuk digunakan dalam peringatan Hari Perawat Sedunia (The International Nurses’ Day Kit), yang dilaksanakan secara serentak di berbagai belahan dunia setiap tanggal 12 Mei. ICN memiliki proyek penting dalam bidang Praktik Keperawatan Profesional dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi, seperti Leadership for Change, ICNP®, Negotiation in Leadership yang terus dijalankan di Amerika Latin, Karibia, Asia Pasifik, dan Afrika.
 
Majelis Tenaga Keperawatan Indonesia
PPNI memiliki suatu majelis tinggi yang mengatur segala regulasi keperawatan agar fungsinya berjalan dengan baik. Majelis tersebut bernama Majelis Tenaga Keperawatan Indonesia (MTKI). Majelis ini didirikan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pelayanan keperawatan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing tenaga keperawatan dalam negeri maupun luar negeri, serta memberikan perlindungan kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan, dan juga perlu dilakukan suatua registrasi dan sertifikasi kepada tenaga keperawatan.
Wewenang Majelis Tenaga Keperawatan Indonesia :
  1. Mengatur sertifikasi tenaga keperawatan.
  2. Membina, mengawasi, dan mengendalikan tenaga keperawatan dan pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan.
  3. Menerima dan menindaklanjuti masukan dan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan.
  4. Memberikan advokasi non litigasi dan etik bagi tenaga keperawatan.
  5. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang perencanaan tenaga keperawatan dalam hal kebutuhan baik jenis, jumlah, amupun kualifikasi tenaga keperawatan.
  6. Menetapkan pedoman organisasi dan tatalaksana kerja serta Divisi dan Komite Profesi MTKI beserta rincian tugas-tugas.
  7. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan dalam penerbitan dan pencabutan ijin tenaga kesehatan.
RUU Keperawatan
Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan yang harus memiliki kompetensi dan memenuhi standar praktik, serta memperhatikan kode etik dan moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu.
Saat ini terjadi pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan ke paradigma sehat yang lebih holistik, yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi, bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996).
Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Keperawatan dan PPNI mengenai kegiatan perawatan di Puskesmas, ternyata lebih dari 75% dari seluruh kegiatan pelayanan adalah kegiatan pelayanan keperawatan (Depkes, 2005). Dari sini kita dapat menyadari bahwa perawat berada pada posisi kunci paling penting dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga diperlukan suatu regulasi yang jelas dalam mengatur pemberian asuhan keperawatan dan perlindungan hukum pun mutlak didapatkan oleh perawat.
Tetapi bila kita lihat realita yang ada sekarang, dunia keperawatan di Indonesia masih memprihatinkan. Dalam keadaan ini, perawat yang tugasnya berada di samping pasien selama 24 jam sering mengalami kedaruratan pasien sedangkan dokter yang bertugas tidak ada. Hal ini membuat perawat terpaksa melakukan tindakan medis yang bukan merupakan wewenangnya demi keselamatan pasien. Tindakan yang dilakukan tanpa ada delegasi dan petunjuk dari dokter sering terjadi di Puskesmas di daerah-daerah terpencil. Dengan adanya pengalihan fungsi perawat tersebut, ketika ada kesalahan tentu saja perawat tidak mendapatkan perlindungan hokum yang baku, karena pekerjaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
Selain itu banyak pula masyarakat yang menuntut hukum terhadap praktik tenaga keperawatan, dan sering diidentikkan dengan kegagalan upaya pelayanan kesehatan. Padahal perawat hanya melakukan daya upaya sesuai disiplin ilmu keperawatan.
Dari beberapa kenyataan di atas, jelas bahwa diperlukan suatu ketetapan hukum yang mengaturpraktik keperawatan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap masyarakat penerima pelayanan asuhan keperawatan serta perawat sebagai pemberi pelayanan asuhan keperawatan. Hanya perawat yang memenuhi persyaratan yang mendapatkan izin melakukan praktik keperawatan.
Untuk itu diperlukan Undang-undang Praktik keperawatan yang mengatur keberfungsian Konsil Keperawatan sebagai badan regulator untuk melindungi masyarakat. Fungsi Konsil keperawatan, sebagai Badan Independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yakni mengatur sistem registrasi, lisensi, dan sertifikasi bagi praktik perawat (PPNI, 2006). Dengan adanya Undang-undang PraktikKeperawatan maka akan terdapat jaminan terhadap mutu dan standar praktik, di samping sebagai perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima asuhan keperawatan.
Pada tahun 1989, PPNI sebagai organisasi profesi perawat di Indonesia mulai memperjuangkan terbetuknya UU Keperawatan. Berbagai peristiwa penting terjadi dalam usaha mensukseskan UU Keperawatan ini. Pada tahun 1992 disahkanlah UU Kesehatan yang di dalamnya mengakui bahwa keperawatan merupakan profesi (UU Kesehatan No.23, 1992). Peristiwa ini penting artinya, karena sebelumnya pengakuan bahwa keperawatan merupakan profesi hanya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP No.32, 1966). Dan usulan UU Keperawatan baru disahkan menjadi Rancangan Undang-uandang (RUU) Keperawatan pada tahun 2004.
Perlu kita ketahui bahwa untuk membuat suatu undang-undang dapat ditempuh dengan dua cara yakni melalui Pemerintah (UUD 1945 Pasal 5 ayat 1) dan melalui DPR (Badan Legislatif Negara). Selama hampir 20 tahun ini PPNI memperjuangkan RUU Keperawatan melalui Pemerintah, dalam hal ini Depkes RI. Dana yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Tapi kenyataannya hingga saat ini RUU keperawatan berada pada urutan 250-an pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang pada tahun 2007berada pada urutan 160 (PPNI, 2008).
Tentunya, pengetahuan masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan mutlak diperlukan. Hal ini terkait status DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, sehingga pembahasan-pembahasan yang dilakukan merupakan masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pencerdasan kepada masyarakat akan pentingnya UU Keperawatn harus dilakukan agar masyarakat merasa butuh dan usulan UU Keperawatan pun masuk dalam agenda DPR RI.

Daftar Pustaka
  1. http://www.inna-ppni.or.id/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=29&Itemid=44 (diakses tanggal 10 November 2011)
  2. http://www.icn.ch/about-icn/governance/ (diakses tanggal 10 November 2011)
  3. Muslim Sudirman, S.Kp. (2000). Catatan Kuliah : Konsep Dasar Keperawatan I. PSIK STIK Bina Husada Palembang
  4. Chitty R.T. (1997). Profesional Nursing : Concept and Challenges. WB Sounders Company Philadelphia
  5. Marqius Bessi L. & Huston J.C. (2000). Leadership Roles and Management Functions in Nursing. Theory and Application, Lippincott Philadelphia